Azis Syamsuddin Diduga Perintah Rita Widyasari Urus Perkara ke Mantan Penyidik KPK

JAKARTA, iNews.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya rekomendasi dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ) kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari untuk mengurus perkara dengan mantan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP).

Hal tersebut dikonfirmasi usai tim penyidik memeriksa Rita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Tangerang terkait kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Baca Juga

Kenapa Paspor Indonesia Lemah? Berikut 3 Alasannya

"Di Lapas Klas IIA Tangerang, Tim Penyidik juga memeriksa saksi Rita Widyasari (Mantan Bupati Kutai Kartanegara), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan peran tersangka AZ yang merekomendasikan saksi untuk mengurus perkaranya di KPK dengan Stephanus Robin Pattuju," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (15/11/2021).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ) sebagai tersangka. Politikus Golkar tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Baca Juga

Video Kasus Suap Azis Syamsudin, KPK Dalami Kepemilikan Rekening Bank

Azis diduga telah menyuap mantan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan rekannya yang merupakan seorang Pengacara, Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar dari kesepakatan awal Rp4 miliar.

Uang suap itu diduga untuk mengurus perkara yang menjerat Azis dan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado di KPK. Azis dan Aliza diduga terjerat kasus dugaan suap terkait pengurusan Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

Baca Juga

Ini Cuitan Novel Baswedan terkait Adanya 8 Orang KPK dalam Kasus Azis Syamsuddin

Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto