Badan Pangan Nasional Gandeng KPK Cegah Korupsi dan Gratifikasi

BOGOR, iNews.id - Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Rabu (14/9/2022). Kegiatan ini sebagai upaya preventif pencegahan korupsi dan gratifikasi untuk seluruh pegawai BPN

Kepala BPN Arief Prasetyo Adi mengatakan sosialisasi ini diikuti 200 peserta dan 514 kabupaten/kota dari 34 provinsi dinas yang berurusan dengan pangan. Tujuannya, agar semua pegawainya dapat menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Baca Juga

Menhan Belousov: Rusia Harus Bersiap Uji Senjata Nuklir Skala Penuh untuk Merespons AS

"Diharapkan pencegahan preventif terjadi di Badan Pangan Masional sehingga kita semua kedepan bisa menyelenggerakan tata kelola yang good governance di Badan Pangan Nasional dan bisa mencapai segala arahan dari khususnya Presiden mengenai pangan nasional tata kelola pangan nasional," kata Arief, Rabu (14/9/2022).

BPN memiliki kewenangan pada proses pasca panen seperti ketersediaan, stabilitasi, dan keterjangkauan harga. Kemudian, mengenai stok pihaknya juga punya neraca pangan.

Baca Juga

Wow, KPK Sebut Rekening Lukas Enembe yang Diblokir PPATK Berisi Puluhan Miliar

"Di situ akan kita lihat berapa dan kemudian berapa produksi 2-3 bulan, 6 bulan ke depan bersama kementrian teknis tentunya Kementan, Kemendag, dan berikutnya lagi kita siapkan ketersediaan itu perlu berapa. Sehingga kita tahu persis kebutuhan ketersediaan dan tadi enggak boleh terlambat dan tdk boleh pada saat panen kita semena-mena. Jadi ini semua balance dan salah satu kuncinya transparan, itu akan ada di Badan Pangan Nasional," ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya bersama-sama dengan BPN membangun sistem pangan yang berkepastian. Tujuannya mencapai visi dari BPN yaitu menjamin ketersediaan, pasokan, stabilitas harga maupun kualitas pangan.

"Itu hanya akan efektif tercapai kalau bebas korupsi. Sebagaimana kita ketahui, sektor pangan selama ini menjadi sektor yang salah satu rawan korupsi. Oleh karena itu, kami berharap dengan keberadaan Badan Pangan yang melupakan lembaga baru, mudah-mudahan diukir dengan tinta emas mewujudkan visi kedaulatan pangan tanpa korupsi," ucap Ghufron.