Bahlil Buka Opsi Revisi Harga Batu Bara PLN di Tengah Kendala Pasokan

Terkait dengan keluhan dari para pelaku usaha mengenai ketetapan harga batu bara acuan (HBA) yang dinilai belum pernah disesuaikan sejak tahun 2019 di tengah tren lonjakan biaya produksi, Bahlil menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.

Baca Juga

PLN: Listrik di Sumbar Sudah Normal 100 Persen

"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.

Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif mengenai kalkulasi untung-rugi dari skema harga DMO saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil agar PLN terhindar dari potensi kerugian, sementara para pelaku usaha pertambangan juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka.

Baca Juga

PLN Ungkap Masih Ada 4,8 Juta Pelanggan di Sumatra yang Terdampak Listrik Padam Massal

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata dia.

Dia juga tidak membantah adanya hambatan pada hari operasi pembangkit (HOP) milik PLN yang dipicu oleh minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah atau sebesar 5.200 kcal/kg GAR. 

Adapun Kementerian ESDM juga sempat mencatat hanya sekitar 5 persen yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR dari total cadangan batubara nasional sebesar 31 miliar ton. Sehingga jika sektor industri bergantung kuat lini operasionalnya pada batubara kalori tinggi, maka bakal mengancam kelangsungan bisnis. 

Bahlil mengakui bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menyusutnya kualitas kandungan kalori pada hasil produksi batu bara domestik.

"Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama