Bamsoet Pastikan DPR dan Pemerintah Kaji Ulang Pasal-Pasal RKUHP terkait Pers

Felldy Utama ยท Rabu, 25 September 2019 - 18:26 WIB
Bamsoet Pastikan DPR dan Pemerintah Kaji Ulang Pasal-Pasal RKUHP terkait Pers

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) saat menerima perwakilan Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH pers, dan LPDS, di Posko Pam Obvit DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo (bamsoet) memastikan DPR akan meninjau kembali berbagai pasal yang menjadi sorotan publik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Kajian itu juga mencakup pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghalangi kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Bamsoet mengatakan, kemerdekaan pers merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Karenanya tak mungkin DPR mematikan gairah jurnalistik.

”Apalagi saya juga masih tercatat sebagai wartawan. Jika pun ada pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan insan pers, DPR siap membuka pintu dialog selebarnya," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH pers, dan LPDS, di Posko Pam Obvit DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Hadir antara lain Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana, Ketua Dewan Pertimbangan IJTI Imam Wahyudi, Direktur LBH Pers Ade Wahyudi, pengurus LPDS Hendrayana, Direktur PWI Pusat Edi Yoga, dan anggota Dewan Pers Jamalul Insan.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, berbagai pasal yang menjadi sorotan insan pers antara lain Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa, dan Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong.

Selain itu, Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti, Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan, Pasal 305 Tentang Penghinaan Terhadap Agama, Pasal 354 Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, Pasal 440 Tentang Pencemaran Nama Baik, serta Pasal 446 Tentang Pencemaran Orang Mati.

Menurut Bamsoet, Komisi III DPR sebagai leading sector pembahasan RUU KUHP nanti bisa memanggil Dewan Pers, IJTI, AJI, LBH Pers, dan organisasi pers lainnya untuk menyerap lebih lanjut aspirasi mereka.

”Termasuk juga perwakilan pers bisa mengetahui lebih jauh latar belakang hadirnya pasal-pasal tersebut, sehingga pers tidak berburuk sangka kepada DPR. Dialog yang saling mencerahkan harus terjadi diantara DPR RI dengan pers. Sehingga tidak ada dustra diantara kita," tuturnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini melanjutkan, RKUHP pada dasarnya dirancang bukan untuk mengebiri hak warga negara apalagi pers, namun menghadirkan kepastian hukum dan menguatkan harmoni kehidupan masyarakat. Dengan demikian bisa tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bamsoet menegaskan, pasal-pasal yang menjadi sorotan insan pers dipastikan bukan untuk mengebiri kebebasan berpendapat maupun kemerdekaan pers. Apalagi pers juga punya tanggung jawab memberitakan sesuai fakta di lapangan, bukan mengabarkan berita hoaks apalagi propaganda menyesatkan yang bisa mengadu domba rakyat.

”Perumusan pasal-pasal tersebut akan kita kaji kembali dengan melibatkan insan pers, sehingga niat baik dari DPR dan pemerintah bisa sejalan dengan niat baik pers," ucapnya.

Editor : Zen Teguh