Banggar DPR Minta Pemerintah Pertajam Program Prioritas untuk Perkuat Fiskal

Said menegaskan, meski program tersebut ditunda, bukan berarti dibatalkan. Tetapi sebagai strategi menegaskan pemerintah memiliki kantong tebal untuk menghadapi situasi yang sulit diprediksi.

Baca Juga

DPR Sepakat RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Usul Inisiatif Parlemen

Dia juga menyoroti kebocoran subsidi LPG 3 kg yang membengkak sampai 8,6 juta metrik ton per tahun. Program ini membengkak lantaran sistem distribusi yang masih terbuka sehingga tidak tepat sasaran. Banggar mengusulkan skema distribusi dengan teknik biometrik.

"Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal," ucapnya.

Baca Juga

Tok! Paripurna DPR Setujui 5 Anggota Dewan Komisioner OJK, Ini Daftarnya

Sementara, terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Said memberi catatan berbeda terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. 

Said menilai, program MBG bersifat wajib karena masuk klaster mandatory spending anggaran pendidikan.