Bareskrim dan Kejagung Buka Peluang Kerja Sama untuk Lindungi Kurator dari Kriminalisasi

JAKARTA, iNews.id - Kurator di Indonesia butuh kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Bareskrim Polri dan Kejagung diminta untuk saling berkoordinasi dalam melindungi tugas kurator.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengemukakan kesiapan mereka untuk bekerja sama melindungi profesi kurator dari potensi kriminalisasi.

Baca Juga

Siapa Jose Antonio Kast? Presiden Terpilih Cile yang Memiliki Ikatan Darah dengan Nazi Jerman

Kepala Sub Direktorat Pra Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Kejaksaan Agung Syahrul Juaksha Subuki menyampaikan dua solusi konkret untuk melindungi kurator dan pengurus.

Solusi jangka pendek yang ia tawarkan adalah mengedepankan peran Asosiasi Kurator dalam memberikan pandangan hukum terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan kurator. Pandangan ini, kata Syahrul, akan menjadi pertimbangan penting bagi Kejaksaan dalam menilai objektivitas kasus yang dituduhkan.

Baca Juga

Penampakan Uang Rp372 Miliar yang Disita Kejagung terkait Kasus Duta Palma

“Kalau ada kurator yang menjadi tersangka, ada pandangan dari asosiasi, sampaikan kepada kami. Nanti kami pertimbangkan dan laporkan ke pimpinan,” ujarnya, Minggu (6/10/2024).

Lebih lanjut, Syahrul juga mendorong adanya Revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk memberikan hak imunitas bagi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesi mereka, seperti yang sudah berlaku pada profesi notaris. 

Baca Juga

Penampakan Uang Tunai Rp 372 Miliar yang Disita Kejagung Terkait Kasus PT Duta Palma

Dengan adanya hak imunitas, diharapkan profesi kurator dapat terlindungi dari ancaman kriminalisasi yang tidak berdasar.