Bareskrim Jelaskan Alur Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polri menjelaskan alur pelaporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Adapun laporan, dapat dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan leadsector penanganan pelanggaran pemilu.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, setiap laporan harus masuk melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu. Mekanisme pelaporan itu mengacu pada Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga

14 Negara Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

Klausul itu berbunyi, setiap laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

“Berdasarkan hal tersebut, dimaknai satu-satu nya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu,” kata Djuhandhani dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Baca Juga

Paripurna Diwarnai Interupsi Hak Angket Pemilu, Pimpinan DPR: Kita Tampung Aspirasi

Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Mereka akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan gelar untuk mengkaji ada atau tidaknya unsur pelanggaran.

“Kemudian melalui mekanisme Bawaslu, jika perkara tersebut adalah dugaan etik maka diteruskan ke DKPP, jika pelanggaran administrasi maka akan diselesaikan oleh Bawaslu dan jika termasuk pelanggaran UU lain nya maka akan diteruskan ke instansi yang berwenang,” katanya.

Baca Juga

Polemik Pemilu 2024, Fraksi PDIP Minta DPR Optimalkan Pengawasan Lewat Hak Interpelasi atau Angket

Mekanisme itu mengacu pada Pasal 455 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Baca Juga

Pemilu 2024, Suara Tidak Sah di Bangka Barat Capai 57.538 Lembar

1. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: 
a) pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP; 
b) pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
c) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu: 
1) diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau 
2) diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

“Jika laporan ternyata pelanggaran pidana maka, berdasarkan Pasal 476 UU 7 tahun 2017 diteruskan ke Polri,” tutur Djuhandhani.

Menurutnya, mekanisme pelaporan ini perlu diketahui publik, mengingat saat ini masih dalam momen rangkaian tahapan pemilu. Polri akan menindaklanjuti investigasi laporan dugaan pidana terkait pemilu sesuai rekomendasi Bawaslu.

“Tidak ada laporan pelanggaran pidana pemilu yang langsung disampaikan oleh masyarakat ke Polri, tanpa melalui Bawaslu,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat