Bawaslu Desak KPU Jelaskan Kebijakan dan Persoalan terkait Sirekap Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mendesak Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) transparan mengelola data dan komunikasi antarlembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU harus terus menjelaskan kebijakan dan persoalan terkait Sirekap Pemilu 2024 kepada masyarakat.

Dia mengaku telah meminta pemberhentian sementara untuk mengonversi gambar menjadi teks dalam Sirekap.

Baca Juga

Trump Sangat Frustrasi dengan Rusia dan Ukraina, Tak Mau Berunding Lagi

“KPU harus terus-menerus menjelaskan kepada publik, bagaimana sistem informasi itu berlaku, kenapa ada kebijakan A dan kebijakan B. Dan, kami sudah meminta pemberhentian sementara konversi gambar ke teks. Kita fokus pada rekapitulasi berjenjang tapi dengan catatan, Formulir C Hasil harus diunggah ke Sirekap,” kata Bagja usai menghadiri seminar Kebijakan Publik, dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Seiring derasnya gelombang kritik yang ditujukan kepada KPU, Rahmat berharap, lembaga penyelenggara itu menjelaskan secara terbuka ihwal kebijakan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada para peserta pemilu dan masyarakat luas. 

Baca Juga

Soal Sirekap Tak Sinkron, Mahfud: Masih Ndak Karuan juga, Perlu Diaudit

“Namanya komunikasi, itu kan menginginkan transparansi. Misalnya, kami enggak bisa tahu jika ada calon legislatif yang bermasalah ijazahnya,” ujarnya.