Bawaslu Sebut KPU Langgar Administrasi Pemilu terkait Nama Bakal Calon DPD Jabar di DCS

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024. KPU dinyatakan bersalah dalam sidang putusan dengan nomor laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/202 di gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja yang memimpin sidang memerintahkan KPU untuk memperbaiki penyusunan nomor urut Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD Jawa Barat untuk Pemilu 2024.

Baca Juga

PM Israel Netanyahu Akan Kunjungi New York Meski Diancam Ditangkap Zohran Mamdani

"Memerintahkan kepada terlapor untuk menyusun nomor urut DCS anggota DPD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024 sesuai abjad dengan mempertimbangkan nama lengkap dalam dokumen kependudukan yang resmi, termasuk karakter dalam nama lengkap," katanya.

KPU sebelumnya dilaporkan oleh bakal calon DPD Dapil Jawa Barat, A Irwan Bola. Nama Irwan dicatat berbeda oleh KPU dalam Surat Keputusan KPU 1042 tahun 2023 tentang DCS anggota DPD yang dikeluarkan per 18 Agustus 2023.

Baca Juga

DKPP Sanksi Sekjen Bawaslu dan Pecat 7 Penyelenggara Pemilu karena Langgar Kode Etik

Anggota Majelis Pemeriksa, Puadi menambahkan, penyusunan nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad harusnya mempertimbangkan nama lengkap dalam dokumen kependudukan yang resmi. Termasuk karakter yang menyertai nama lengkap tersebut.

Puadi menerangkan, apabila karakter dihilangkan maka akan mengubah makna atau artikulasi dari nama yang bersangkutan.

"Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut, tindakan terlapor dalam menyusun nomor urut DCS DPD Jabar pada Pemilu 2024 melanggar tata cara prosedur dalam mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan," katanya.

Editor: Reza Fajri