Besok DPR Bahas Putusan MA soal Batalnya Suket Ijazah Gibran

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan DPR segera membahas usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan belum dilakukan karena DPR masih menjalani masa reses.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR telah menerima banyak aspirasi masyarakat mengenai usulan pemakzulan Gibran. Namun, masa sidang baru akan dimulai pada Selasa (10/11/2026).

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

"Memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, pimpinan DPR akan menunggu pandangan para anggota dewan terkait usulan pemakzulan Gibran saat rapat paripurna pembukaan masa sidang.

MA Nyatakan Suket Ijazah Gibran Tak Sah, Ini Reaksi Ketua KPU

"Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai politik (parpol) segera bertemu untuk membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan suket tersebut tidak sah.

Menurut Doli, putusan MA membuat pertemuan para pimpinan parpol semakin mendesak untuk dilakukan.

"Saya tetap mendorong bahwa ada harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, ya, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan MA ini. Kalau kemarin cuma putusan MK ya mungkin kita bisa masih punya waktu lah ya, tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini saya kira semakin mendesak untuk segera dibicarakan," kata Doli, Senin (2/11/2026).

Doli berharap, pertemuan tersebut berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama, setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kedua, langkah yang diambil harus sesuai dengan konstitusi dan menjunjung etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip ketiga, keputusan tersebut harus mempertimbangkan keutuhan dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan agar langkah apa pun yang diambil tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

"Nah, yang ketiga adalah ya ini juga harus menjadi pertimbangan yang serius. putusan yang akan diambil itu harus tetap berorientasi pada terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara ya. Jangan sampai apa pun keputusan yang diambil itu ya mau diterusin atau tidak diteruskan ya, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, gitu ya," katanya.

Editor: Reza Fajri