BPH Migas dan Polda Kaltim Ringkus Oknum Pemain Harga Solar Nelayan  

Rizqa Leony Putri · Minggu, 24 April 2022 - 17:25:00 WIB
BPH Migas dan Polda Kaltim Ringkus Oknum Pemain Harga Solar Nelayan   
Polda Kaltim meringkus oknum yang memainkan harga solar subsidi untuk nelayan yang dijual melebihi harga normal. (Foto: dok BPH Migas)

JAKARTA, iNews.id - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) meringkus oknum yang memainkan harga solar subsidi untuk nelayan yang dijual melebihi harga normal. Seharusnya, solar tersebut dijual Rp5.150, kemudian menjadi Rp6.500.

Bersama dengan penangkapan itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu solar sebanyak 2,3 ton, satu unit pikap dengan nomor polisi KT 8483 VB, dan dua buah tandon. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) menjelaskan bahwa tindakan tersangka merugikan masyarakat yang berhak.

"Jelas tersangka telah merugikan keuangan negara dan merugikan konsumen yang berhak atas solar subsidi tersebut," ujar Koordinator Hukum dan Humas BPH Migas Ady Mulyawan saat ditemui di konferensi pers (22/4/2022).

Lebih lanjut, Ady menjelaskan perbuatan tersangka dengan mengatasnamakan sekelompok nelayan, namun tanpa alas hukum atau surat rekomendasi yang sah sebagai penyalur telah menyalahi aturan perundang-undangan. 

Perbuatan tersangka ini sudah berlangsung selama lima tahun, di mana modusnya adalah pelaku mendapatkan surat kuasa dari para nelayan yang berdalih enggan ke titik SPBU-N. Hal ini karena jaraknya cukup jauh, yaitu di Desa Api-Api, Kecamatan Waru.

Mereka pun menjualnya dengan harga yang cukup jauh di atas harga seharusnya. Meski ada surat kuasa, polisi menegaskan, bahwa tersangka melanggar kewenangan penyaluran solar bersubsidi.

“Perbuatan tersangka ini, membuat kerugian negara sudah mencapai angka Rp6 miliar," ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo, saat konferensi pers pada, Jumat (22/4/2022). 

Tersangka diduga telah melanggar Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi, "setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar."

(CM)

Editor : Rizqa Leony Putri

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda