BPS-Kemensos Buka Metodologi DTSEN, Data Bansos bakal Terus Diperbarui

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membuka ruang bagi akademisi dan publik untuk memberikan masukan terkait metodologi pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data juga akan dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui Sensus Ekonomi 2026.

Tenaga Ahli Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Kurniawan mengatakan, penggunaan DTSEN telah memperluas jangkauan penerima bantuan sosial (bansos). Tercatat ada 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang kini mendapatkan bansos.

Baca Juga

Terkendala Masalah Desil, 147 Mahasiswa Penerima KJMU di Jakarta Dipastikan Tetap Bisa Kuliah

"Pemerintah terbuka untuk menyempurnakan model-modelnya. Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan DTSEN untuk bantuan sosial, bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru kini mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN," ucap Andi usai acara diskusi di Politeknis STIS, Jumat (11/9/2026).

Andi menambahkan, pemerintah juga tengah merancang Dynamic Social Registry serta digitalisasi bansos. Program tersebut rencananya di-roll out Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026 dan diimplementasikan secara penuh pada Januari 2027.

Baca Juga

Ratusan Warga di Jombang Dicoret Bansos gegara Dituduh Judol hingga Salah Desil

"Pemerintah sudah menginisiasi digitalisasi bansos yang kemungkinan oleh Presiden akan di-roll out di Oktober ini dan diimplementasikan di Januari 2027. Tantangannya adalah jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan tidak terdaftar," kata dia.

Untuk mengantisipasi adanya masyarakat rentan yang belum terdata, termasuk mereka yang terkendala teknologi atau faktor usia, pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

Baca Juga

Siswi SLB dari Keluarga Miskin di Banjarnegara Masuk Desil 9 Kategori Orang Kaya

"Karena itu pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Siapa pun boleh jadi agen perlinsos," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS) Setia Pramana menjelaskan, penyusunan DTSEN telah didukung metodologi dan kajian akademik. BPS berencana menerbitkan buku panduan metodologi agar dapat ditelaah secara terbuka oleh akademisi dan publik.

Baca Juga

Purbaya bakal Uji Ulang Akurasi Data usai Sang Anak Masuk Desil 7

"Ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang saat ini dibuat oleh pemerintah tidak hanya basisnya adalah 'oke dilakukan saja', tapi punya basis dasar akademik yang kuat. Tadi media minta kita untuk dibuka. Kita buka tadi metodologinya, bahkan kita akan membuat semacam buku bagaimana metode ini dilakukan sehingga para akademisi bisa melihat bagaimana metode itu dibentuk, dibuat, dan bagaimana kita secara bersama untuk bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas," ucap Setia.

Dia juga meluruskan bahwa pemerintah tidak menetapkan tenggat khusus untuk sekadar memperbaiki pembagian desil. Fokus utamanya adalah memastikan data terus dimutakhirkan melalui berbagai kanal.

"Bukan perbaikan desil ya, pemutakhiran data sebenarnya. Bagaimana data itu dimutakhirkan. Ada proses yang dilakukan melalui beberapa kanal. Kanal di BPS data dimutakhirkan, kanal dari Kemensos dimutakhirkan," tuturnya.

Pemutakhiran tersebut juga akan memanfaatkan pengumpulan data lapangan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan pembaruan secara berkala, pemerintah berharap data yang digunakan dalam penyaluran bansos dapat semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Editor: Aditya Pratama