Breaking News: DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan
JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat ParipurnaDPR untuk disahkan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan peserta agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?" kata Dasco.
"Setuju," sahut peserta rapat sambil bertepuk tangan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan pihaknya telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut.
Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.