Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas, Atur AI
Advertisement . Scroll to see content

Breaking News: DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan

Rabu, 18 November 2026 - 14:40:00 WIB
Breaking News: DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan
Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. (Foto: Achmad Al Fiqri)
Advertisement . Scroll to see content

Habiburokhman mengatakan pembahasan juga dilakukan dengan menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli untuk memperkaya materi RUU.

"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," ucap Habiburokhman.

10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset

Adapun 10 pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya meliputi:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
3. Penegasan bahwa pelaku tindak pidana tetap dapat dikenai ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati.
4. Pembagian kewenangan dan prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan, pemeriksaan pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan.
5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk jaminan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
7. Pengaturan kewenangan badan pengelola aset yang kompeten dan profesional, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut