Bupati Natuna Baru Terima Informasi Sehari Sebelum WNI dari Wuhan Tiba

Felldy Utama ยท Selasa, 04 Februari 2020 - 17:37:00 WIB
Bupati Natuna Baru Terima Informasi Sehari Sebelum WNI dari Wuhan Tiba
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (4/2/2020). (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Natuna mengakui ada keterlambatan informasi tentang program karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan di wilayah tersebut. Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan informasi tentang rencana tersebut baru diterimanya sehari sebelum para WNI tiba.

Hal itu disampaikan Abdul Hamid Rizal kepada anggota Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Dia mengatakan keterlambatan informasi itu memicu aksi protes warga Natuna yang menolak program karantina WNI dari Wuhan.

"Informasinya memang last minute, kami baru terima sehari sebelum WNI dari Wuhan datang. Sabtu (2/2/2020) kemarin kami baru dapat kabar," katanya.

Abdul Hamid Rizal menerima informasi itu dari sekretaris daerah Natuna yang ikut rapat bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/1/2020). Dia menjelaskan tak ada surat resmi mengenai informasi tersebut dan hanya menerimanya melalui pesan tertulis lewat aplikasi Whatsapp dari sekda Natuna.

Di depan anggota Komisi IX DPR, Abdul Hamid mengatakan pemerintah pusat tak pernah menyosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. "Sebelumnya memang tidak ada (sosialisasi). Kita terus terang saja, belum ada. Kami dapat berita itu dari media elektronik dan dari staf saya," ujarnya.

Dia menegaskan warga Natuna saat ini bisa menerima program karantina WNI dari Wuhan tersebut dan memaklumi sikap pemerintah pusat yang kurang berkomunikasi dengan pemkab. Abdul Hamid Rizal juga sempat berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait program karantina tersebut.

Abdul Hamid mengatakan wajar bila pemerintah pusat terlambat memberikan informasi ke pemda karena situasi yang mendesak. Sehingga masyarakat bisa menerimanya sekarang.

"Keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada pemda dan masyarakat, sehingga mereka menerima informasi yang simpang siur serta bias. Sekarang tugas kita untuk meluruskan informasi supaya masyarakat Natuna lebih tenang," kata dia.

Editor : Rizal Bomantama