Dakwaan Bowo Sidik, Uang Suap dari GM Korporasi hingga Urusan Permendag

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 14 Agustus 2019 - 13:12 WIB
Dakwaan Bowo Sidik, Uang Suap dari GM Korporasi hingga Urusan Permendag

Bowo Sidik Pangarso saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8/2019). (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR nonaktif Bowo Sidik Pangarso didakwa telah menerima suap 163.733 dolar Amerika dan Rp311.022.932,00 dari General Manager Komersial PT Humpus Transportasi Kimia (PT. HTK), Asty Winasty dan Taufik Agustono. Dakwaan itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/8/2019).

Jaksa juga meyakini bahwa politikus Partai Golkar itu menerima Rp300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat. Bowo telah membantu Lamidi menagih utang dan membantu perusahaan itu mendapatkan pekerjaan penyediaan BBM MFO (Marine Fuel Oil) kapal-kapal PT Djakarta Lloyd.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

BACA JUGA:

Bowo Sidik Pangarso Segera Jalani Sidang Kasus Suap dan Gratifikasi

KPK Ungkap 4 Sumber Gratifikasi Bowo Sidik, Salah Satunya dari BUMN

KPK Identifikasi Tiga Sumber Dana Gratifikasi Bowo Sidik Pangarso

Jaksa mengungkapkan, uang haram itu diterima Bowo Sidik melalui Direktur PT IAE Indung Andriani. Korporasi itu merupakan akal-akalan Bowo agar transaksinya dengan Asty tidak diketahui. Jadi seolah-olah ada kerja sama antara PT HTK dengan PT IAE.

"Nama perusahan yang bisa digunakan seolah-olah telah terjadi kerja sama dengan PT HTK sebagai dasar pengeluaran uang commitment fee dari PT HTK kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan nama perusahaan miliknya yakni PT IAE," ujar jaksa.

Commitment fee itu merupakan imbalan atas jasa Bowo yang telah membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT. POLOG), anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Tidak hanya itu, Bowo juga didakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah 700 ribu dolar Singapura. Dengan rincian 250 ribu dolar Singapura diterima Bowo sekitar 2016, karena telah mengusulkan Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016.

Kemudian, 50 ribu dolar Singapura saat Bowo mengikuti Munas Golkar di Bali pada 2016. Pada tahun berikutnya, Bowo kembali menerima gratifikasi sebesar 200 ribu dolar Singapura atas kedudukannya sebagai anggota DPR Komisi VI yang bermitra dengan PT PLN. Jaksa juga meyakini Bowo menerima 200 ribu dolar Singapura atas pengurusan Pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi.

"Terdakwa menerima uang tunai sejumlah SGD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Singapura) dalam kedudukannya selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi atau Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas," tuturnya.


Editor : Djibril Muhammad