Dari Soekarno sampai Sekarang, Mahfud Sebut Pemerintah Selalu Dituding Tak Pancasila

JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut siapapun pemerintahnya selalu dikatakan tak bisa menjalankan Pancasila secara baik dan benar. Menurut dia, tudingan itu sudah ada sejak Presiden Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selalu dihadapkan pada masalah dengan tudingan, siapapun pemerintahnya selalu melanggar atau tak mampu melaksanakan Pancasila. Ini selalu terjadi pada pemerintah manapun, dituding pemerintah enggak mampu," kata Mahfud saat silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Universitas Diponegoro yang disiarkan di YouTube kampus, dikutip Jumat (22/10/2021).

8 Kecelakaan Pesawat yang Belum Terpecahkan, Salah Satunya Jatuh di Segitiga Bermuda

Secara detil, dia menjelaskan, dimulai dari Soekarno yang dinilai tak mampu mengimplementasikan Pancasila dengan baik lantaran memberi angin terhadap komunis dan melanggar UUD. Akibatnya, sambung Mahfud presiden pertama Indonesia itu lengser.

"Pokoknya isunya tidak bisa melaksanakan Pancasila, padahal Bung Karno penggali Pancasila, jatuh dia karena Pancasila," ungkapnya.

Mahfud MD Imbau Korban Tak Usah Bayar Pinjol Ilegal, Ini Kata Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar

Lalu beralih ke Soeharto yang mana harus lengser setelah 32 Tahun berkuasa. Menurut dia, Soeharto disebut gagal dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Jokowi Terbitkan Keppres Baru, Posisi Luhut di Kepanitiaan G20 Diganti Mahfud

"Korupsi, Kolusi, Nepotisme itu anti Pancasila. Bung Karno dituduh tidak bisa melaksanakan Pancasila, Pak Harto jatuh dituduh tidak bisa melaksanakan Pancasila," jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, Presiden ketiga BJ Habibie pun memiliki nasib yang sama. Habibie, kata Mahfud dituding tak mengamalkan Pancasila lantaran mengeluarkan referendum kepada Timor-Timur.

"Dikatakan dia tak taat pada Pancasila karena membiarkan Timor-Timur lepas, anti persatuan Indonesia, seharusnya kan dipertahankan itu dengan cara apapun. Ini kata yang nuding ya, selalu pemerintah disalahkan," ungkapnya.

Dia mengatakan, selanjutnya adalah Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mahfud menjelaskan, Gus Dur lengser dikarenakan dituding untuk menghidupkan komunisme dengan mencabut TAP MPRS Nomor 25/1966.

"Gus Dur jatuh kenapa? Karena mau menghidupkan lagi komunis dengan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, didemo habis-habisan, dicari cara, jatuh," ucapnya.

Presiden kelima dan keenam, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kata Mahfud juga menerima tudingan tidak Pancasila. Menurutnya, Megawati dikatakan hal seperti itu disebabkan menjual aset negara ke luar negeri.

"Mbak Mega tidak jatuh tetapi dituduh tidak bisa melaksanakan Pancasila. Tudingannya menjual aset negara ke luar negeri. Pak SBY juga didemo enggak habis-habis, katanya enggak bisa melaksanakan amanat Pancasila," ujarnya.

Mahfud menuturkan, sekarang pun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga dibilang tak Pancasila. Akan tetapi, menurut Mahfud tudingan seperti itu adalah hal wajar terjadi.

"Sekarang pun kita dituding begitu. Oleh sebab itu apa masalahnya, kok setiap pemerintah enggak ada benarnya. Tapi kalau melihat itu semua yaudah, kan setiap pemerintah selalu dicari salahnya. Artinya ya kita bekerja berusaha sebaik-baiknya," katanya.

Editor: Faieq Hidayat