Deklarator Maklumat Juanda Sebut Anwar Usman Sebaiknya Mundur demi Kembalikan Muruah MK

JAKARTA, iNews.id - Deklarator Maklumat Juanda meminta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mundur dari hakim konstitusi. Hal itu demi mengembalikan kewibawaan dan muruah MK sekaligus memulihkan cita-cita reformasi.

"Anwar telah kehilangan legitimasi etis sebagai hakim. Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menanggalkan jabatan Anwar sebagai ketua hakim dan tidak boleh terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan pilpres, sesungguhnya ia telah kehilangan legitimasi etis untuk memeriksa atau mengadili perkara apapun," kata Juru Bicara Maklumat Juanda sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga

Takut Dikudeta, Tim PM Inggris Keir Starmer dalam Mode Bunker

Etika hakim, kata dia, merupakan pegangan kokoh untuk mendesak Anwar Usman mengundurkan diri dari MK. Dia menilai pengunduran diri adalah manifestasi penghormatan amanat reformasi 1998 yang berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pengunduran diri adalah bagian dari sebagian upaya untuk memperbaiki martabat dan kemandirian Mahkamah yang pernah ia pimpin dan etika kehakiman," katanya.

Baca Juga

Pencopotan Anwar Usman dari Ketua MK Buat Ketua MUI Lebih Tenang, Ini Alasannya

Pihaknya juga mendesak agar MK menyidangkan kembali permohonan uji formil atas Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres. MK diminta untuk menindaklanjuti permohonan nomor 141 tahun 2023 agar mempunyai pijakan sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dia juga meminta DPR mengajukan hak interpelasi dan hak angket demi menguak dugaan kuat adanya intervensi penyelenggaraan negara di lembaga eksekutif atas lembaga yudikatif.

Baca Juga

Suhartoyo Gantikan Anwar Usman, Partai Perindo Harap MK Kembali Raih Kepercayaan Publik

"Mahkamah Konstitusi adalah tempat yang harus dihormati bagi terpeliharanya konstitusi kita. Ia harus diisi orang-orang terhormat dan berintegritas moral yang tinggi. Tak ada tempat bagi orang-orang tercela," tuturnya.

Dia menyatakan, MK harus memperbaiki banyak hal yang disinggung MKMK, termasuk konflik kepentingan dan saling mempengaruhi antara hakim. Ke depan, Mahkamah memilih ketua Mahkamah dengan rekam jejak, kapasitas, dan integritas moral yang tinggi," katanya.

Baca Juga

Gantikan Anwar Usman, Suhartoyo Janji Perbaiki Citra MK

Usman Hamid merupakan salah satu tokoh yang menandatangani Maklumat Juanda. Maklumat itu mengkritik putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 dan memprotes intervensi politik dari penguasa.

Maklumat ini ditandatangani 334 guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan menteri, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan, tokoh pendidikan, hak asasi manusia, hak anak, gerakan perempuan, lingkungan hidup, kesehatan, produser, seniman, hingga pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film.