Demi Rehab Gedung, Mensos Akan Pangkas 300.000 Penerima Kartu Sembako

JAKARTA, iNews.id – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara akan memangkas 300.000 penerima manfaat Kartu Sembako atau program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 18,8 juta penerima manfaat di rencana anggaran Kemensos tahun 2021. Salah satunya untuk merehabilitasi Gedung Kemensos dan juga sejumlah balai rehabilitasi dan loka di daerah.

“Seperti yang kita tahu, di awal tahun (2020) kita sudah lakukan optimalisasi namun tidak ada yang bisa terlaksana karena seluruh anggaran direalokasi dan refocusing ke Covid-19,” kata Juliari dalam dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020).

Israel Hadapi 'Tsunami Kesehatan Mental' setelah 2 Tahun Perang Gaza

Juliari menguraikan, ada 7 program yang belum teralokasi dalam pagu indikatif Kemensos di antaranya, revitalisasi balai rehabilitasi sosial sesuai standar internasional; penguatan kesiapsiagaan antara lain bantuan darurat, peralatan evakuasi, kendaraan siaga bencana, kampung siaga bencana dan pembangunan gudang logistik sesuai rencana pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.

Kemudian, lanjut Juliari, penambahan target kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah; pemulihan puskesos sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pelaporan PPKS; peningkatan target rumah sederhana atau tidak layak huni; peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan rehabilitasi gedung dan beberapa keperluan lainnya.

Kemensos Targetkan 1 Juta Keluarga Penerima Bansos PKH Bisa Mandiri

“Yang terakhir, tentunya kita sama-sama melihat kemarin ada kejadian di gedung Jaksa Agung, kebetulan Kemensos gedungnya umurnya hampir sama bahkan ada yang lebih tua, sehingga kami memberanikan diri meminta dukungan Komisi VIII DPR RI untuk menganggarkan rehab gedung dan sarpras perkantoran,” ujarnya.

“Termasuk penyiapan area-area open space, dukungan humas dan publikasi, pengeluaran SDM, penyusunan undang-undang dan bantuan hukum. Saya dapat info tidak pernah ada renovasi yang memadai di sarpras perkantoran gedung-gedung milik Kemensos selama bertahun-tahun,” ujar Juliari.

Karena itu, politikus PDIP ini mengsulkan untuk melakukan optimalisasi program kartu sembako atau BPNT, dengan memangkas 300.000 Kelaurga Penerima Manfaat (KPM) dari 18,8 juta menjadi 18,5 juta KPM. Dan dia memohon persetujuan dari Komisi VIII DPR.

“Seperti yang tadi saya sampaikan kami mengusulkan dan memohon persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII adalah merevisi target KPM untuk dicantumkan di pagu anggaran 18,8 juta menjadi 18,5 juta,” katanya.

Menurut Juliari, Kemensos juga sudah menyampaikan surat terkait usulan optimalisasi itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk usulan tambahan anggaran tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatkan dari optimalisai tersebut dari revisi pengurangan target KPM yakni, Rp 276 miliar untuk tambahan revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai dan loka di Dirjen Rehabilitasi sosial yang mana, sudah ada alokasi Rp 214 miliar untuk rehabilitasi.

“Jadi, ini pagu anggaran sudah ada Rp214 miliar, ini adalah tambahannya yang kami usulkan,” katanya.

Untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, sambung dia, Rp 230 miliar untuk kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp 50 miliar untuk penambahan program rumah sederhana/rutilahu untuk 3.000 KK atau 3.000 unit; Rp 114 miliar di Sekretariat Jenderal yang sebagian besar untuk rehab gedung bangunan Kemensos dan sarpras serta kegiatan pendukung lainnya; Rp 10 miliar di Inspektorat Jenderal dalam rangka penguatan, pengawasan dan akuntabilitas program-kesejahteraan kesejahteraan sosial ; dan Rp 50 miliar untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun puskesos di desa.

“Sehingga optimalisasi yang kami usulkan adalah optimalisasi Rp 712 miliar, dari 18,8 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM, ada pengurangan sebesar 300.000 KPM,” paparnya.

Mantan anggota DPR ini pun memberikan sejumlah contoh gambar balai rehabilitasi dan loka di sejumlah daerah yang perlu direhabilitasi, berikut dengan desainnya.

“Ini contoh-contoh balai dan loka kami yang kondisinya aktual. Di Bandung, Balai Handayani kondisinya mengkhawtairkan, tidak pernah dialokasikan anggaran memadai hanya sekedar perawatan dan tambahan-tambahan sedikit, loka di Aceh, Darusaadah di Aceh, kami usulkan alokasi diperbaiki,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki