Demo Siswa Sekolah di DPR, Ini Hasil Temuan KPAI

Ahmad Islamy Jamil ยท Kamis, 26 September 2019 - 20:41 WIB
Demo Siswa Sekolah di DPR, Ini Hasil Temuan KPAI

Komisioner KPAI Jasra Putra. (Foto: iNews.id/Dok.)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merasa prihatin dan mengecam pelibatan anak-anak usia sekolah, SMP, SMK dan SMA dalam demonstrasi di Gedung DPR/MPR. Lembaga itu pun kembali mengingatkan berbagai pihak bahwa tempat anak-anak bukan di jalanan, melainkan di sekolah.

“Apalagi berada di lautan massa yang rentan dan membahayakan, sewaktu-waktu terjadi gesekan dan bentrokan. Anak-anak tidak sama dengan orang dewasa, baik kekuatan fisik, tingkat pemahaman, tumbuh kembang, psikologis, dan emosional perlu perhatian dan perlindungan khusus,” ujar Komisioner KPAI Jasra Putra di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dia menuturkan, anak-anak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya dan belajar tentang kehidupan demokrasi, serta berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, demonstrasi bukanlah tempat belajar tentang hal tersebut. Anak-anak masih membutuhkan perlindungan dan sekolah adalah tempat yang tepat untuk belajar tentang demokrasi.

Jasra mengungkapkan, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait aksi unjuk rasa para pelajar—yang di antaranya dilakoni siswa-siswa SMK—melalui aplikasi Whatsapp dan media sosial, mulai pukul 14.00 WIB kemarin. Pengaduan yang dikirimkan ke KPAI itu terdiri atas poster seruan-seruan aksi untuk pelajar STM (bukan SMK), foto, dan video-video yang menunjukkan anak-anak sekolah itu bergerak, mulai dari menaiki truk, bus Transjakarta, sampai KRL dengan titik naik di Bekasi dan Depok, Jawa Barat.

Namun, menjelang sore, ada foto-foto yang menunjukkan pergerakan anak-anak yang turun di Stasiun Palmerah dan Manggarai, Jakarta. Atas situasi tersebut, KPAI langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses penanganan dan pengawasan terhadap aksi demonstrasi yang melibatkan usia anak.

KPAI, kata Jasra, telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (khususnya deputi Perlindungan Anak); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidian Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; suku dinas pendidikan; pihak kepolisian, baik Polda Metro Jaya maupun Polres (Jakarta Barat, Jakarta Utara); Rumah Sakit AL, hingga; BRSAMPK Handayani.

“Berdasarkan temuan di lapangan, KPAI mendapati beberapa fakta diantaranya bahwa, anak-anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi tidak hanya usia SMA, tetapi juga usia SMP,” tutur Jasra.

Dia menjelaskan, anak-anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi adalah anak korban, yaitu anak-anak mengikuti demonstrasi karena ajakan dari media sosial seperti Instagram dan aplikasi Whatsapp, dan tidak terlalu memahami apa makna demonstrasi itu dan apa yang hendak diperjuangkan. Selain itu, anak-anak merahasiakan keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi dari orang tuanya.

“Namun ada juga anak korban yang tidak tahu diajak untuk demo kawan sekolahnya. Dia hanya mengetahui kalau diajak jalan-jalan ke pusat kota, dan dijanjikan dapat makan dan minum. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya yang mengikuti demonstrasi, namun juga anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi rusuh dan menonton demonstrasi pascapulang sekolah,” ujarnya.

KPAI berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk segera mengeluarkan edaran singkat melalui aplikasi WA kepada kepala-kepala sekolah di wilayah-wilayah yang peserta didiknya bergerak menuju DPR. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan semua sekolah, wali kelas, dan wali murid agar mengecek keberadaan anaknya serta meminta mereka segera pulang jika masih berada di lingkungan aksi demontrasi. Upaya tersebut menurut Jasra cukup efektif untuk memastikan keberadaan anak-anak dan mencari keberadaan anak-anak jika anak-anak belum kembali ke rumah.

Tentang dugaan adanya kekekerasan, anak-anak korban menyatakan megalami luka karena terjatuh saat tersiram gas air mata; pingsan karena kelelahan, dan; belum makan dari siang hingga malam. “Ada yang pingsan karena dehidrasi kekurangan minum dan juga ada korban-korban luka karena diduga akibat pukulan aparat. KPAI memastikan perlindungan terhadap korban, dan proses pemulihan kesehatan, serta rehabilitasi fisik dan mentalnya,” ucapnya.

Saat ini, masih ada 144 orang yang dimintai keterangan baik di Polda Metro Jaya maupun Polres Jakarta Barat. Sementara, di Polres Jakarta Utara ada 124 anak yang sudah dipulangkan karena tidak ada indikasi pelanggaran pidana dengan pelibatan orang tua untuk pembinaan lebih lanjut. Hanya tersisa tiga orang menunggu penjemputan orang tua.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Ratusan Siswa SMK yang Berunjuk Rasa di DPR

Selanjutnya, di Polres Cibinong, sebanyak 122 anak ditahan. Polresta Bekasi dan polsek jajaran menahan sebanyak 287 anak. Jasra menuturkan, jika terindikasi adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya yang diduga sebagai pelaku, KPAI menyarankan agar dilakukan tindakan dengan cara mengembalikan anak kepada orang tua agar dibina lebih lanjut. “Atau dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak agar mereka tetap dapat bersekolah.”

Selanjutnya, KPAI mengeluarkan imbauan kepada para orang tua, pengelola sekolah, pemerintah, dan Polri. Isinya sebagai berikut:

1. Para orang tua untuk menjaga dan mendampingi anak-anak usia SMP dan SMA/SMK/MA. Orang tua perlu untuk memberikan pendampingan dan berdialog tentang situasi yang terjadi di Indonesia, sehingga dapat mengedukasi mereka tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi saat ini sesuai dengan usia anak.

Anak-anak peserta aksi adalah anak usia remaja yang memasuki fase pubertas, sedang mencari identitas diri, suka menerima tantangan, dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Solidaritas kelompok dan tantangan untuk menjadi anak yang keren serta sama dengan anak lainnya menjadi pemicu anak-anak mudah mengikuti ajakan teman. Anak-anak remaja ini memerlukan penyaluran aspirasi yang tepat dengan dampingan orang tua. Sehingga anak-anak tidak mudah terprovokasi oleh aktivitas-aktivitas yang tidak tepat.

2. Literasi digital dibutuhkan oleh anak-anak ini mengingat anak-anak ini mendapatkan informasi melalui media sosial. Anak-anak penting untuk diajarkan memilah dan memilih informasi yang didapatkan.

3. Bagi para orang tua yang anak-anaknya belum kembali untuk dapat berkoordinasi serta melapor ke KPAI, dan pihak-pihak terkait (kepolisian dan rumah sakit).

4. Bagi kepala-kepala sekolah untuk memastikan absensi siswa selama beberapa hari ke depan. Jika ada anak tidak hadir di sekolah, segera mengecek ke orang tua anak yang bersangkutan. Selain itu, KPAI meminta kepada kepala-kepala dinas pendidikan untuk tidak memberikan sanksi atau mengeluarkan siswanya yang teridentifikasi sebagai peserta aksi demo di DPR, karena sebagian besar anak-anak ini adalah korban.

5. KPAI meminta Kominfo dan Cyber Crime Mabes Polri untuk melacak undangan aksi pelajar ke DPR. Pihak penyebar harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

6. KPAI mendorong polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan anak dan memobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa tersebut karena kepentingan tertentu.


Editor : Ahmad Islamy Jamil