Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Penyebab Badai PHK di Industri Media

JAKARTA, iNews.id - Dewan Pers menyebut menyoroti badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja media. Ketidakadilan distribusi iklan yang hanya dikuasai oleh platform media sosial dan Google disebut menjadi penyebabnya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan ketidakadilan distribusi iklan ini membuat media massa konvensional tidak bisa berkembang.

Baca Juga

3 Astronot Terjebak di Stasiun Luar Angkasa, China Luncurkan Misi Penyelamatan

"Sekarang ini ada ketidakadilan distribusi iklan, sehingga media konvensional itu kan darahnya berkurang. Makanya terjadi PHK di beberapa media, banyak sekali itu PHK," ucap Komaruddin di sela-sela diskusi bertajuk Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, Komaruddin menilai, iklan digital juga mengalir ke sejumlah kreator konten di media sosial. 

Baca Juga

Badai PHK Jurnalis dan Ancaman Disinformasi

"Kemudian, iklan juga akan mengejar siapa yang paling banyak memiliki follower," kata Komaruddin.

Dia memastikan Dewan Pers akan berkomunikasi dengan lembaga negara seperti Danantara hingga Kementerian BUMN dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal itu untuk menyelamatkan iklim media konvensional.

Baca Juga

Komisi I DPR Desak Pemerintah Tegas Atasi Gelombang PHK di Industri Media

Baca Juga

Dewan Pers Soroti Badai PHK di Industri Media, Informasi Berkualitas Terancam Langka

"Kami tentu akan berkomunikasi ke tenaga kerja, bagaimana tenaga kerja, bagaimana Komdigi, bagaimana keberadaan Danantara, kalau dulu menteri BUMN ini memikirkan itu," tuturnya.

Menurut dia, keberadaan media konvensional bagus untuk menangkal informasi palsu atau hoaks. Komaruddin pun menilai, pemerintah dan masyarakat akan rugi bila tak ada media konvensional.

Baca Juga

Badai PHK di Industri Media, Pengamat Minta Negara Hadir

"Kalau sampai media mainstream itu kemudian tinggalkan, pemerintah rugi. Karena itu media yang terpercaya dan lewat proses editorial, seleksi bisa dipertanggungjawabkan, kalau sampai itu ditinggalkan itu rugi, masyarakat rugi, negara juga rugi," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian