Dianggap Kontroversial, Kartu Prakerja Diusulkan Diubah untuk Modal Usaha

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang implementasi program kartu prakerja. Fasilitas pelatihan kerja dinilai kontroversial.

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan distribusi kebijakan tersebut sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat krisis corona agar tidak semakin meluas.

Baca Juga

Israel Ingin Lanjutkan Perang 3 Minggu Lagi, Iran Justru Menolak Akhiri Konflik

“Menurut saya, program kartu prakerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat,” kata Deddy, Senin (20/4/2020).

Menurut Deddy, masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Prakerja. Dan jika itu terjadi, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.

Baca Juga

Polemik Kartu Prakerja, Ekonom Ini Tantang Staf Khusus Jokowi Debat Terbuka

Politikus PDI Perjuangan ini khawatir, manfaat program Kartu Prakerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah. Di tambah lagi, program yang ditawarkan dalam pelatihan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan daam kondisi pandemi seperti saat ini.