Ditahan KPK, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria: Terima Kasih

Riezky Maulana ยท Kamis, 30 Januari 2020 - 21:36 WIB
Ditahan KPK, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria: Terima Kasih

Wali Kota Solok Selatan, Muzni Zakaria, mengenakan rompi tahanan berwarna jingga di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2020). (Foto: iNews.id/Riezky Maulana)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria (MZ). Penahanan dilakukan seusai KPK memeriksa sang bupati selama kurang lebih 10 jam.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Muzni adalah tersangka kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. “KPK hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama MZ (Muzni Zakaria), eks Bupati Solok Selatan dalam perkara pembangunan masjid agung dan Jembatan Ambayan,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Ali menuturkan, penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama. Penahanan ini mulai terhitung sejak 30 Januari sampai dengan 18 Februari 2020. “Penahanan kami lakukan di Rumah Tahanan (Rutan) C1 KPK,” ujarnya.

Pantauan di lokasi, Muzni keluar dari Gedung KPK sekira pukul 20.00 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna jingga dan tangan diborgol. Dia pun tidak berkomentar banyak dan tampak menundukan kepala.

“Saya ucapkan terima kasih atas penahanan ini. Ini pertama kali saya ditahan,” ujarnya sambil berjalan masuk ke dalam mobil tahanan.

Muzni Zakaria ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 7 Mei 2019 bersama dengan Pemilik PT Dempo Bangun Bersama, M Yamin Kahar (MYK). KPK menduga Muzni Zakaria telah menerima uang Rp460 juta dari M Yamin Kahar.

Uang itu diduga sebagai realisasi dari kesepakatan keduanya dalam pembangunan proyek Jembatan Ambayan di Solok Selatan, Sumatera Barat. Proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan milik M Yamin Kahar yaitu PT Dempo Bangun Bersama. Sementara, uang terkait pembangunan Masjid Agung Solok Selatan belum terealisasi.

Muzni Zakaria disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun M Yamin Kahar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Ahmad Islamy Jamil