Ditanya Aliran Suap, Kepala Sekretariat PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo: Ngeri Kali

JAKARTA, iNews.id – Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Yoseph Aryo Adhi Darmo, hari ini menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka eks anggota KPU, Wahyu Setiawan. Dia diperiksa terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.

Yoseph Aryo menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 4,5 jam. Dia keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 14.00 WIB, sendirian tanpa pengawalan. Dia pun menanggapi serbuan pertanyaan awak media dengan tenang. Ketika ditanya terkait pemeriksaannya hari ini ini, dia menjawab dengan nada datar. “Biasa saja.”

Baca Juga

Maduro dan Istrinya Diseret Keluar dari Kamar Tidur saat Ditangkap Delta Force

Dia menjelaskan, penyidik KPK hari ini mengonfirmasi ihwal rapat pleno yang dilaksanakan di KPU terkait penetapan calon legislatif terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024. “Biasa soal mekanisme. Soal rapat pleno, itu aja. Ya mekanisme rapat-rapat lah,” katanya sambil terus berjalan keluar gedung.

Saat dikonfirmasi apakah dia mengetahui soal aliran uang yang digunakan untuk proses suap, Yoseph tidak menjawab. Sambil membalikkan badannya ke arah sumber suara, dia berkata, “Ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali Kawan.” Tidak jelas apa maksud kata “ngeri” yang diucapkan pria itu.

Pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Januari 2020, KPK menjaring Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Lembaga antirasuah itu menetapkan empat tersangka dalam perkara suap PAW anggota DPR itu.

Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Harun Masiku dan Saeful sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Ahmad Islamy Jamil