DJP Bisa Intip Uang Elektronik dan Rekening Digital Mulai 2026, Ini Tujuannya

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memiliki kewenangan untuk mengakses informasi uang elektronik dan rekening digital milik masyarakat mulai 2026. Pengaksesan informasi keuangan itu dilakukan untuk kepentingan perpajakan.

Rencana ini akan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017. Beleid baru ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 22 Oktober 2025.

Baca Juga

PM Jepang Sanae Takaichi Gelar Rapat Jam 03.00 Pagi, Pemimpin Oposisi: Kebijakan Gila

Peraturan baru ini juga berfungsi memperbarui komitmen internasional Indonesia dalam pertukaran informasi perpajakan, yaitu penandatanganan Addendum to the Common Reporting Standard (CRS) MCAA pada 19 November 2024.

"Berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS (Automatic Exchange of Information on Financial Account Common Reporting Standard) berdasarkan Amended CRS mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di 2027," bunyi pengumuman yang ditetapkan Bimo, dilihat Jumat (14/11/2025).

Baca Juga

DJP Catat Kenaikan Crazy Rich RI, Wajib Pajak PPh 35 Persen Melesat!

DJP menegaskan penambahan cakupan pada uang elektronik dan rekening digital merupakan tindak lanjut dari standar baru yang diterapkan oleh Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD).

"Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi produk uang elektronik tertentu (Specified Electronic Money Products) dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currencies)," tutur DJP.

Baca Juga

Kanwil DJP Jakarta Barat Gelar Forum Konsultasi Publik, Wujud Komitmen Kolaborasi