Dorong Reformasi Aturan Dana Kampanye, AHY: Perlu Pelaporan Donasi Real Time dan Batas Pengeluaran

Baca Juga

Menko AHY dan Menlu Sugiono Dapat Penghormatan di Defile Dadakan Alumni SMA Taruna Nusantara

"Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih, bukan hanya kepada mereka yang paling banyak membelanjakan dana," jelas AHY.

Selain persoalan politik uang, AHY juga menyoroti politik pecah belah yang tengah mengancam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa operasi politik pecah belah ini dilakukan melalui disinformasi.

"Politik pasca-kebenaran. Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan," ungkap AHY.

Ia menambahkan, "Di era digital saat ini, kebohongan menyebar lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Platform media sosial, tanpa regulasi dan tanggung jawab, memperkuat hoaks, ujaran kebencian, berita palsu, dan pembunuhan karakter yang memecah belah keluarga, komunitas, dan bangsa. Kita melihatnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter, semuanya merusak kepercayaan."

Editor: Komaruddin Bagja