DPR bakal Kaji Usulan Pilkada dengan e-Voting

Baca Juga

Rencana Penggunaan E-Voting dalam Pemilu, Ganjar: Hanya Persoalan Mau atau Tidak

Sebelumnya, PDIP menyampaikan sikap resmi terkait mekanisme pilkada yang belakangan tengah menjadi perbincangan. Partai berlambang banteng itu menegaskan pilkada harus digelar secara langsung atau dipilih rakyat.

Sikap itu menjadi salah satu dari 21 rekomendasi eksternal yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham dalam penutupan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Baca Juga

Bawaslu Jabar Nilai Indonesia Belum Siap Terapkan E-Voting pada Pemilu 2024, Ini Alasannya 

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung, guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ucap Jamaluddin.

Dia menuturkan, PDIP mengusulkan mekanisme e-voting untuk mengatasi biaya politik yang tinggi.

Baca Juga

Wacana e-Voting Mengemuka, Waketum Perindo Minta Matangkan Dulu e-Rekapitulasi

"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," katanya.

Editor: Aditya Pratama