DPR Cecar Jampidsus soal Prajurit TNI Jaga Kejaksaan: Ada Kedaruratan?

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mencecar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait prajurit TNI dikerahkan mengamankan Kantor Kejaksaan. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Jampidsus di DPR, Selasa (20/5/2025).

Sudding awalnya mempertanyakan kiprah penegakan hukum di Kejaksaan. Dia mempertanyakan apakah selama ini Kejaksaan mendapatkan ancaman sehingga memerlukan pengamanan khusus.

Baca Juga

Israel Hadapi 'Tsunami Kesehatan Mental' setelah 2 Tahun Perang Gaza

"Apa Pak Febrie dan kawan-kawan dalam penanganan kasus ini mendapat ancaman sehingga harus dijaga oleh TNI yang satu pleton, satu apa dan sebagainya?" kata Sudding.

Dia menjelaskan, institusi yang berwenang melakukan pengamanan yakni Polri. Penjagaan tidak harus dilakukan oleh TNI.

Baca Juga

Puan Maharani Minta TNI Beri Penjelasan Soal Prajurit Dikerahkan Jaga Kejaksaan

"Yang menurut saya, kalau saling menghargai institusi seharusnya ini kewenangan Institusi kepolisian, tidak harus TNI. Memang selama ini Pak Febrie dan kawan-kawan ada kondisi darurat apa sehingga harus dijaga TNI?" ujarnya.

Dia kemudian meminta penjelasan Febrie. Sebab, jangan sampai penjagaan dari TNI membuat masyarakat menjadi segan dengan Kejaksaan. 

Baca Juga

5 Fakta Prajurit TNI Dikerahkan Jaga Kantor Kejaksaan, Apa Tujuannya?

Baca Juga

Prajurit Dikerahkan Jaga Kantor Kejaksaan, Ini Penjelasan TNI AD

Sebab, pelibatan TNI kental dihubungkan dengan suasana perang.

"Jangan sampai ini show force kan begitu, sehingga orang pun ketika mau berhubungan dengan pihak kejaksaan, atau pun mau melaporkan dan sebagainya itu ada rasa keseganan. Ini kok dijaga TNI kaya mau perang," ujar Sudding.

Baca Juga

Prajurit TNI Dikerahkan untuk Pengamanan Kejaksaan di Seluruh Indonesia

Sementara itu, Febrie menjelaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) memang tidak menerima ancaman meski pun ada upaya-upaya perintangan penyidikan berbagai kasus. Upaya penjagaan ini semata-mata lantaran adanya Jampidmil di Kejagung.

Menurut Febrie, pengamanan terhadap Jampidmil memang diserahkan kepada anggota TNI. Dia menyebut Kejaksaan tidak memahami bagaimana prosedur terhadap seorang pimpinan militer.

"Sehingga jampidmil yang mengorganisasi bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya tidak terdidik seperti itu," ujar Febrie.

Editor: Rizky Agustian