DPR dan KPU Akan Bahas Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 Senin Besok

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR akan kembali membahas tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 22 Juni 2020. Salah satu agenda yang akan dibahas yaitu seputar protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyampaikan, komisinya tidak hanya membahas bersama KPU melainkan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari pembahasan tersebut diharapkan akan terbit peraturan KPU terkait protokol kesehatan pada Pilkada 2020.

Baca Juga

Senator AS Ungkap Perubahan Rezim Segera Terjadi di Venezuela, Maduro Harus Melarikan Diri

"Nanti ada rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan penyelenggara khususnya KPU dan Mendagri untuk membicarakan terkait PKPU yang disesuaikan dengan protokol Covid-19. KPU sendiri sudah menyusun PKPU sesuai protokol Covid-19, tinggal Senin nanti dikonsultasikan dan dibahas untuk disetujui secara bersama-sama," katanya kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Saan mengatakan, jika dalam rapat konsultasi baik DPR, KPU dan Kemendagri sepakat aturan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, maka PKPU hanya tinggal menunggu disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga

Pilkada 2020, Kemendagri Serahkan DP4 Tambahan Ke KPU

"Sudah selesai. Kalau soal Kemenhumkam itu kan menunggu waktu saja. Tapi secara prinsip, pemerintah, DPR dan KPU ketika mengonsultasikan sudah selesai dan disepakati bersama menjadi peraturan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pilkada 2020," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati usulan penambahan anggaran Pilkada Serentak 2020. Penambahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi virus corona dengan berpedoman kepada protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga

Jelang Pilkada 2020, Mendagri Ingatkan Pentingnya Kerahasiaan Data Pemilih

Usulan penambahan anggaran disepakati bersama dalam rapat kerja antara Komisi II dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp4.768.653.968, Bawaslu sebesar Rp478.923.000, dan DKPP sebesar Rp39.052.469.000 terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020 yang akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat, Kamis (11/6/2020).