DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Cipta Kerja ke Paripurna

JAKARTA, iNews.id – Sebanyak tujuh fraksi menyetujui keputusan tingkat satu Omni Bus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Akan tetapi, terdapat dua fraksi yang menolak pengesahan RUU itu, yakni Fraksi Demokrat dan PKS.

Keputusan tersebut diperoleh setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (3/10/2020) malam. Dalam pandangan mini sembilan mini fraksi, sebanyak tujuh fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP setuju agar Omnibus Law Cipta Kerja agar dibawa ke rapat paripurna.

Penyeberangan Rafah Dibuka Lagi dengan Interogasi, Penyiksaan, dan Keterlibatan Geng Abu Shabab

Sementara itu hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak RUU Cipta kerja ditetapkan untuk dibawa ke paripurna. Perwakilan Fraksi Partai Demokrat berpandangan, RUU Cipta Kerja belum memiliki urgensi di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian menurut fraksi itu, RUU tersebut harus dibahas secara mendalam dan komprehensif, serta melibatkan banyak kalangan. “Berdasarkan itu maka kami izinkan partai demokrat menyatakan menolak RUU ciptaker ini,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Sabtu (3/10/2020).

Ini 7 Substansi Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker

Sementara itu, anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa menyatakan, pihaknya secara tegas menolak RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke rapat paripurna. Salah satu pertimbangannya, pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU itu.

“Kami PKS menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang,” kata Ledia.

Setelah mendengarkan pandangan mini fraksi di DPR, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pun mengambil keputusan tingkat satu.

“Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk kita teruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?,” kata dia.

“Setujuuuu,” jawab mayoritas anggota fraksi yang hadir.

Dalam rapat kerja tersebut, turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Sementara, hadir secara virtual Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, serta; Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Editor: Ahmad Islamy Jamil