DPR: Jika Serius Usut Korupsi SKL BLBI, KPK Harus Ajukan PK

JAKARTA, iNews.id, – Putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terdakwa korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL) Syafruddin Arsyad Temenggung mendapatkan sorotan DPR. Putusan MA dinilai sangat mengejutkan.

Anggota Komisi III Nasir Djamil mengaku kaget Syafruddin yang mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)‎ periode 2002-2004 tersebut dapat lepas dari segala tuntutan hukum dan bebas dari penjara. Putusan ini bertolak belakang dengan vonis di tingkat pertama dan banding.

Baca Juga

Ikuti Langkah Indonesia, Malaysia Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza

”Saya kaget karena PN menghukum 13 tahun, kemudian PT menghukum 15 tahun, lalu di MA kasasi (dikabulkan) kemudian bebas,” ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyadari putusan itu harus dihormati dan ditaati. Kendati demikian, wajar masyarakat kritis karena kebebasan terdakwa perkara korupsi dinilai mengusik rasa keadilan.

Baca Juga

MA Bebaskan Terdakwa Korupsi SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung

Apalagi, putusan itu bukan berupa pengurangan hukuman dan sebagainya, namun langsung melepas dari tuntutan hukum disertai perintah pembebasan dari tahanan.