Dukung Penambahan Anggaran Bansos, Ketua DPD: Harus Segera Dibagikan ke Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambut baik rencana pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) Rp39,19 triliun. Bansos tersebut untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, pengetatan PPKM Darurat menyebabkan masyarakat semakin sulit mencari nafkah untuk keluarga. Dia berharap bansos dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Sangkal Gencatan Senjata, 4 Tentara Thailand Tewas dalam Perang Sengit Melawan Kamboja

"Pemberlakuan PPKM Darurat sudah hampir dua minggu. Masyarakat yang terdampak pun semakin berat karena mereka harus merasakan beban untuk memenuhi kebutuhan pokok, terlebih lagi PPKM semakin diperketat," ujar La Nyalla di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Bansos yang akan diberikan pemerintah antara lain, pemberian beras Bulog 10 kilogram untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bansos tunai kepada 10 juta KPM, pemberian tambahan ekstra dua bulan untuk 18,9 juta KPM sembako.

Ketua DPD Imbau Petugas Lebih Sensitif Hadapi Masyarakat Saat Operasi PPKM Darurat

Selain itu ada juga bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan pemerintah daerah (pemda) dan tambahan anggaran untuk kartu prakerja senilai Rp10 triliun serta subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang tiga bulan sampai Desember 2021.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengecek data penerima bantuan tersebut. "Jika merasa termasuk yang terkena dampak pandemi atau penerima bansos PKH, BPNT dan Bansos tunai Rp300.000 segeralah dicek dan daftarkan diri melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dan mengikuti arahan selanjutnya. Kita berharap bantuan pemerintah ini bisa tepat sasaran," katanya.

Menurutnya, pemerintah juga akan menambah alokasi dana kesehatan sebesar Rp33,21 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialokasikan untuk perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit, penambahan insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan dan pembelian oksigen, pembagian 2 juta obat gratis yang pasien isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan.

"Bansos untuk PPKM Darurat harus direalisasikan karena masyarakat sudah hampir tidak dapat bertahan. Dengan semakin menurunnya mobilitas orang, otomatis pelaku usaha mikro sudah tidak ada penghasilan lagi," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi