Eks Kabais: Kalau Mau Cari Dalang Penyadapan Presiden Harus Libatkan BIN dan BAIS TNI

"Nah, ini tidak akan masuk di dalam delik-delik pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga dia harus bergeser dari pelanggaran hukum, bergeser kepada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ujarnya.

Baca Juga

Buntut Listyo Tersangka Penyadapan, 2 Jenderal Eks Kapolres di Jatim Dimutasi dari KSP

Menurut Ponto, kepolisian memiliki batas kewenangan ketika menangani perkara berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Namun, pengungkapan pihak yang berada di balik dugaan operasi penyadapan membutuhkan pendekatan intelijen.

"Kalau tertib hukum, ya polisi hanya sampai di delik-delik itu tadi. Terpenuhi ndak persyaratan unsur-unsur dari pasal itu, udah sampai situ. Tapi, Kalau mau mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan BAIS," tuturnya.

Baca Juga

Golkar Tegaskan Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Prabowo Fitnah: Menyesatkan Rakyat

Karena itu, Ponto menilai keterlibatan BIN dan BAIS TNI diperlukan untuk menelusuri kemungkinan motif strategis serta pihak yang diduga mengendalikan operasi penyadapan tersebut.

Editor: Donald Karouw