Empat Ahli Dihadirkan Jaksa di Sidang Hoaks Ratna Sarumpaet

JAKARTA, iNews.id - Sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet kembali dilanjutkan hari ini. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umu (JPU).

Koordinator JPU, Daroe Tri Sadono mengatakan, pihaknya akan menghadirkan empat ahli pada sidang lanjutan kasus hoaks. Keempat ahli tersebut berasal dari berbagai bidang.

Baca Juga

Memanas, Trump akan Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah Seiring Perundingan dengan Iran

"Kami akan menghadirkan empat ahli, ahli digital forensik, ahli sosiologi, ahli bahasa, ya kira-kira itu lah," katanya seusai sidang terdakwa Ratna Sarumpaet, Selasa (23/4/2019).

Meski begitu, dia menolak mengungkapkan keempat nama ahli yang akan dimintakan keterangannya di muka sidang. "Untuk nama nanti ya," ujarnya.

Baca Juga

Rocky Gerung dan Tompi Jadi Saksi di Sidang Hoaks Ratna Sarumpaet

Sebelumnya pada Selasa kemarin, sebelum sidang, Ratna Sarumpaet mengatakan, kasusnya tidak perlu lagi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Mengingat, dirinya sudah mengakui semua kebohongan yang menjadi pangkal kasus.

"Sebenarnya tak perlu (hadirkan saksi lagi), itukan soal kebohongan kan, kebohongan sudah saya akui jadi ngapain lagi dibuktikan," ujarnya pada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/4/2019).

Baca Juga

Ratna Anggap Politis Pemanggilan Dahnil di Persidangan Kasusnya

Menurut Ratna, dengan kembali menghadirkan saksi, dalam hal ini Rocky Gerung dan dokter Tompi, hanya membuat sidang berjalan lama. Terkait hal itu, dia meminta agar sidang kasusnya itu bisa langsung membahas inti permasalahan.

"Logika saya ini kayak memperpanjang begitu. Kenapa tak langsung ke kasusnya saja, kasusnya kan keonaran mestinya langsung ke situ, jangan ke sana, ke mari," tuturnya.

Dalam kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik ini, terdakwa Ratna Sarumpaet didakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan juga dakwaan Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Editor: Djibril Muhammad