Fahri Hamzah Sebut Anggaran Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Aneh

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 27 Agustus 2019 - 15:52 WIB
Fahri Hamzah Sebut Anggaran Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Aneh

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memproyeksikan sekitar Rp466 triliun (19 persen) dari total dana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) bersumber dari APBN. Sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut pemerintah terlihat belum serius mengenai anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Hal tersebut terlihat dari ide pemerintah yang berencana menggunakan uang swasta dalam membangun ibu kota baru itu. Dia tidak setuju akan hal itu.

"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta itu mustahil itu. Itu yang saya bilang," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

BACA JUGA:

Gerindra Minta Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Libatkan Swasta

Soal Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Menkeu: Kita Pelajari Masterplan Dulu

Kepala Bappenas: 19 Persen Dana Pemindahan Ibu Kota Berasal dari APBN

Fahri juga sangsi pemerintah mampu memindahkan ibu kota dengan biaya hampir Rp500 triliun atau Rp466 triliun. Dia memprediksi akan ada pembengkakan anggaran.

"Nah, tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp500 triliun. Itu mustahil. Jadi, agak sulit maksudnya itu yang saya mau katakan kepada menteri seharusnya itu dibikin lebih soft sedikit, jangan presiden yang menanggung gitu loh," tuturnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga menyarankan pemerintah untuk menghitung dengan cermat anggaran pemindahan tersebut. Pemerintah juga harus duduk bersama sejarawan di sana, agar nantinya nilai budaya di sana pun tidak hilng.

"Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu tata letaknya, sejarahnya, dan konten-konten sosiologi, yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang, mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun. Jadi enggak gampang itu ruhnya dicabut itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, 19 persen dana pemindahan Ibu Kota akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Dana kira-kira kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19 persen," kata Bambang Brodjonegoro saat berbicara kepada milenial di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dia mengatakan, dana pemindahan Ibu Kota akan dimaksimalkan melalui pengelolaan aset negara melalui skema kerja sama dan lain hal.


Editor : Djibril Muhammad