Fraksi Gerindra di DPR Pertimbangkan Tolak RUU KPK
Jumat, 13 September 2019 - 16:45:00 WIB
Felldy Aslya Utama 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pandangan terhadap RUU KPK. Jokowi menilai Dewan Pengawas KPK diperlukan untuk mencegah terhadinya penyalahgunaan jabatan.
Jokowi juga setuju kewenangan penyadapan KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas internal.
"Perihal keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).
Editor: Kurnia Illahi
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Nasional
PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi soal UU KPK
Nasional
Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu UU KPK, Ini Respons DPR
Nasional
Aksi Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK, Perwakilan Mahasiswa Tak Boleh Masuk ke DPR
Nasional
Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK, Mahasiswa Gelar Aksi Massa di Depan Gedung DPR
Nasional
Menkumham: Dewan Pengawas KPK Akan Dipilih Presiden
Nasional
DPR Akhirnya Sahkan Revisi UU KPK Jadi Undang-Undang
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui
program iNews.id
Network. Klik lebih lanjut
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku