Geger! Emak-emak di Jombang Syok Tagihan Pajak Naik 800 Persen, Tolak Bayar

JOMBANG, iNews.id – Kenaikan tagihan pajak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, membuat warga kaget dan mengeluh. Kenaikan tersebut mencapai lebih dari 800 persen, jauh dari nominal biasanya.

Hal ini dialami Anis Purwaningsih (63) warga Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dia mengaku syok ketika menerima surat tagihan pajak pada 2024 lalu. Tagihan yang biasanya hanya berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per tahun, kini menjadi Rp3,5 juta atau melonjak sekitar 800 persen.

Baca Juga

AS Terus Meneror Maduro, Kali Ini 2 Pesawat Pengebom B-52 Dekati Venezuela

Kenaikan itu terdiri atas pajak tanah sebesar Rp1.166.209 dan pajak bangunan rumah sebesar Rp2.314.768.

“Biasanya hanya ratusan ribu, sekarang sampai Rp3,5 juta. Saya merasa ini tidak wajar dan berat bagi saya,” ujar Anis, Selasa (12/8/2025). 

Baca Juga

Protes Kenaikan PBB 400 Persen, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin 1 Galon

Sejak menerima tagihan tersebut, Anis belum melakukan pembayaran. Dia menilai kenaikan ini terlalu tinggi dan memberatkan dirinya secara ekonomi.

"Belum saya bayar. Saya keberatan," katanya.

Baca Juga

Buruh Jahit di Pekalongan Kaget Dapat Tagihan Pajak Transaksi Rp2,9 Miliar

Anis berharap pemerintah dapat mengurangi tagihan pajak yang dibebankan kepadanya. 

Baca Juga

Viral Buruh Jahit Ditagih Pajak Rp2,9 Miliar, Ini Kata Kepala KPP Pratama Pekalongan

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang Hartono membenarkan adanya tagihan pajak dengan nominal tinggi kepada Anis. Dia menjelaskan, nominal tersebut didasarkan pada penetapan appraisal yang ditunjuk pemerintah sebelumnya.

Namun, Hartono mengakui banyak terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian antara data penetapan dengan fakta objek pajak di lapangan.

Baca Juga

DPRD Badung Gelar Raker Finalisasi Pansus Pajak Retribusi Daerah

Sebagai langkah penanganan, Bapenda Jombang membuka layanan bagi warga yang keberatan dengan tagihan pajaknya. Warga dipersilakan datang langsung ke kantor Bapenda untuk mengajukan perbaikan atau penurunan pajak.

Editor: Donald Karouw