Gugatan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional ke MK Dinilai Penting

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai gugatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) penting untuk dilakukan. Sebab, menurutnya ada hak kita sebagai warga negara yang diambil secara paksa oleh negara dan dibarengi dengan ancaman pidana. 

Al Araf juga menyarankan sebaiknya anggaran pertahanan di fokuskan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan bukan untuk komponen cadangan (Komcad). Karena kondisi komponen utama khususnya alutsista di Indonesia masih terbatas dan memprihatinkan.

Baca Juga

AS Ingin Caplok Greenland, Apa yang Terjadi Jika Sesama Anggota NATO Saling Berperang?

"Jadi kalau negara ada anggaran sebaiknya digunakan untuk membangun komponen utama yakni TNI bukan membentuk komponen cadangan," ucap Al Araf dalam diskusi yang digelar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta bekerja sama dengan Imparsial, Kamis (14/4/2022).

Al Araf menambahkan bahwa di beberapa negara, komponen cadangan hanya mengatur sumber daya manusia. Bukan sumber daya alam dan buatan. Sehingga tidak perlu mengatur komponen sumber daya alam dan buatan dalam UU ini.

Baca Juga

Mendagri Bentuk Satgas Pangan Daerah untuk Pantau Bahan Pokok Jelang Lebaran

"UU ini masih mengandung subtansi bermasalah yang mengancam hukum, HAM dan keamanan. Hakim Konstitusi harus membaca ini dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Herlambang Perdana Wiratraman menilai bahwa politik hukum UU PSDN antitesis terhadap negara hukum yang demokratis.

Baca Juga

Praktik Pencucian Uang, Dana Hasil Transaksi Narkotika Nomor 2 Terbesar di Indonesia

"Dan tanda-tandanya pendekatan politik hukum itu akan menguatkan militerisme dan politik legislasi asal suka-suka," kata Herlambang pada kesempatan yang sama.