Guru Besar UI Singgung Hilangnya Etika Bernegara: Korupsi dan Nepotisme Hancurkan Kemanusiaan

DEPOK, iNews.id - Guru Besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) mengkritik kondisi demokrasi di Tanah Air jelang Pemilu 2024. Mereka menyinggung soal korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan," kata Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D

Baca Juga

Arab Saudi Bakal Borong 48 Jet Tempur Siluman F-35, Kedigdayaan Israel Terancam

Dia menjelaskan, perilaku korup tersebut merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," ujarnya.

Baca Juga

Rektor UII Keluarkan Sikap Ingatkan Presiden Jokowi Tak Gunakan Kekuasaan untuk Kepentingan Politik

Sebelumnya, civitas akademika UGM yang terdiri atas guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni juga menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi dibacakan Prof Koentjoro sebagai perwakilan civitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).

Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai liniyang dinilai menyimpang dari prinsip moral, demokrasi dan keadilan sosial. Dalam petisi mengingatkan Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM.

Sementara itu, Rektor UII Yogyakarta Prof Fathul Wahid juga mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024. Pernyataan sikap ini menyusul adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi juga dinilai telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Editor: Reza Fajri