IJTI Sambut Baik Pencabutan Pasal Pers di RUU Ciptaker

Kurnia Illahi ยท Sabtu, 11 Juli 2020 - 20:17:00 WIB
IJTI Sambut Baik Pencabutan Pasal Pers di RUU Ciptaker
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana. (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyambut baik langkah pemerintah mencabut sejumlah pasal yang mengantur tentang pers di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). IJTI kini mendorong pemerintah melakukan hal sama di RKUHP.

Dalam RUU Ciptaker, pasal tentang pers yang dicabut yakni Pasal 18 ayat 3 dan 4. Pasal 18 ayat 3 menyatakan, “Perusahaan Pers yang melanggar Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.”

Sedangkan Pasal 18 ayat 4 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah besaran denda, tata cara, mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan aturan Pemerintah.”

Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan pers dikembalikan pada ketentuan lama yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pencabutan pasal tersebut sejalan dengan permintaan Dewan Pers dan IJTI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada pertengahan Juni lalu,” kata Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana, Sabtu (11/7/2020).

Yadi menerangkan, alasan IJTI meminta pasal tersebut dicabut antara lain: Pertama, menghindari adanya intervensi pemerintah dalam kemerdekaan Pers. Kedua, pengaturan oleh PP mengenai jenis denda, besaran denda, tata cara dan mekanisme mengenai sanksi administratif membuka intervensi terhadap kebebasan Pers.

Karena itu, kata dia, IJTI mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang dinilai masih menunjukan komitmenya untuk menjaga kemerdekaan pers di Tanah Air.

Kendati demikian, IJTI mengingatkan masih ada sejumlah pasal yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Pasal tersebut tertuang dalam RKUHP. Setidaknya ada 10 pasal yang berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.

“Keberadaan pasal-pasal karet di RKUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa,” tutur Yadi.

Untuk itu, IJTI kembali menyatakan sikap tegas agar pemerintah dan DPR segera mencabut 10 pasal di RKUHP yang berpotensi membungkam kebebasan pers.

Untuk diketahui, 10 pasal yang mengancam kebebasan pers di RKUHP, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden.
2. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah.
3. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa.
4. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong.
5. Pasal 263 tentang berita tidak pasti.
6. Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan.
7. Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama.
8. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara.
9. Pasal 440 tentang pencemaran nama baik.
10. Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Terkait pencabutan 10 pasal dalam RKUHP itu, IJTI memberi masukan. Pertama, bahwa hal-hal terkait delik pers wajib diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di Dewan Pers dengan mengacu pada UU 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, Rancangan KUHP harus menghargai kebebasan berekspresi. “Ketiga, prumusan pasal-pasal di RKUHP harus mempertimbangkan wilayah yang sudah diatur oleh UU Pers,” kata Yadi.

Editor : Zen Teguh