Imparsial Temukan 121 Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Terbanyak Untungkan Prabowo-Gibran

JAKARTA, iNews.id - Imparsial menemukan 121 dugaan kecurangan Pilpres 2024. Temuan ini berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan sejak penetapan capres dan cawapres pada 13 November 2023 hingga masa kampanye 5 Februari 2024 lalu.

Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri mengatakan temuan ini kuat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan negara demi kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu dalam Pilpres 2024. 

Baca Juga

Rusia Peringatkan Barat: Kami Tidak Gila, Konflik Global Tak Dapat Diabaikan!

"Dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan, tercatat ada 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan di pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia," kata Ghufron, dikutip dari akun YouTube Imparsial, Senin (12/2/2024). 

Dia mengungkapkan, salah satu tindakan penyimpangan yang dilakukan yakni kegiatan sarasehan Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan peserta perwakilan seluruh pondok pesantren (ponpes). Menurut dia, Kemenag diduga menggunakan sumber daya kementerian untuk menyelenggarakan kegiatan yang dihadiri oleh salah satu capres. 

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Jokowi, Desak Hentikan Kecurangan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

"Dalam kegiatan itu juga, capres yang diundang oleh Kementerian Agama, mengeluarkan satu statement yang dalam penilaian kawan-kawan semacam kayak statement yang ambigu, yang pada intinya meminta dukungan," ujarnya. 

Secara terperinci, kata dia, 121 dugaan kecurangan itu terdiri dari 7 bentuk tindakan penyimpangan pejabat dan aparatur negara di berbagai level, dengan perincian 38 kasus dukungan ASN di berbagai level, 16 kasus kampanye  terselubung, 14 dukungan terhadap kandidat tertentu, 10 kasus politisasi bansos yang dilakukan oleh presiden, serta 8 penggunaan fasilitas negara.

Baca Juga

Deputi Hukum TPN: Dugaan Kecurangan Tumbuhkan Persepsi Manipulasi Suara di Tengah Masyarakat 

Terakhir, kata dia, ada 5 tindakan intimidasi terselubung. Tindakan tersebut biasanya melibatkan aparatur yang memiliki kewenangan penegakan hukum. 

"Misalnya pemanggilan kepala desa dengan alasan ada laporan kasus kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan yang dilaporkan ke pihak penegak hukum," tuturnya. 

Baca Juga

Megawati Soekarnoputri Ajak Relawan Pukul Kentungan, Tanda Lawan Kecurangan dan Intimidasi di Pemilu 2024

Ghufron mengatakan, ke-121 temuan itu terbagi 3 kategori, yakni pelanggaran netralitas, kecurangan pemilu, dan pelanggaran profesionalitas oleh penegak hukum. 

"Dari sisi sebaran wilayah, Jakarta yang paling tinggi. Disusul berikutnya jawa barat, jawa tengah, banten dan jawa timur. Itu secara persebaran wilayah," katanya.

Baca Juga

Guru Besar UI Soroti Kecurangan dalam Perebutan Kuasa: Nihil Etika, Menggerus Budaya

Imparsial melakukan identifikasi untuk melihat kandidat mana yang paling diuntungkan di balik kasus-kasus kecurangan yang berhasil ditemukan. Hasilnya, Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi paslon yang paling diuntungkan.

"Dalam konteks capres berdasarkan kasus-kasus yang kita dokumentasikan, kandidat yang paling banyak diuntungkan dari kecurangan, netralitas dan profesionalitas, secara politik yang diuntungkan ya, itu kandidat nomor urut dua, Prabowo-Gibran. Ini berdasarkan fakta kasus-kasus yang kita kumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia," katanya.

Editor: Rizky Agustian