Ini Pertimbangan MA Tolak Kasasi Jokowi soal Karhutla di Kalimantan Tengah

Wildan Catra Mulia ยท Jumat, 19 Juli 2019 - 18:22 WIB
Ini Pertimbangan MA Tolak Kasasi Jokowi soal Karhutla di Kalimantan Tengah

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla)di Kalimantan Tengah (Kalteng). Putusan tersebut, sekaligus menguatkan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Perkara tersebut merupakan gugatan warga negara atau citizen law suit atas nama penggugat Arie Rompas dan kawan-kawan yang berjumlah tujuh orang, sebagai penggugat. Sedangkan terggugat adalah Indonesia, dalam hal ini, presiden, menteri KLH, menteri pertanian, menteri agraria dan tata ruang/kepala BPN/ menteri Kesehatan, menteri dalam negeri, gubernur kalimantan tengah, DPRD Kalimantan Tengah.

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan, kasasi yang diajukan Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan. Alasannya, menurut dia, MA hanya memeriksa penerapan hukum suatu perkara (judex jurix).

Sedangkan untuk pembuktian suatu perkara, termasuk di dalamnya menentukan fakta-fakta, merupakan wilayah pengadilan negeri dan tinggi. Andi menuturkan, penerapan hukum perkara karhutla sudah benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang ada dalam putusan pengadilan negeri dan tinggi.

"Menurut majelis hakim kasasi putusan judex facti dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada PT, pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sebab penanggulangan bencana dalam suatu negara termasuk juga di negara Republik Indonesia ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah," tuturnya.

Hal itu disampaikan Andi di Gedung MA, Jakarta, Jumat (19/7/2019). Dengan mengutip dalil penggugat, dia menambahkan, hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi, walaupun terus ditanggulangi Pemerintah.

Majelis kasasi dalam pertimbangannya, yang merujuk pada bukti-bukti dan fakta-fakta di pengadilan negeri dan tinggi, menyatakan kepada pemerintah agar menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah.

"Jadi gugatan penggugat pada pokoknya yang menuntut agar pemerintah menanggulangi yaitu menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang merasa tidak dilindungi karena adanya kebakaran hutan itu yang masih berlangsung," ujar Andi.

"Oleh karena itu permohonan kasasi dari negara atau Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan ditolak. Dengan ditolak itu maka berlaku keputusan Pengadilan tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri, ya itu penjelasan dari kami," tutur Andi.

Editor : Djibril Muhammad

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua