Ini Pertimbangan MA Tolak Kasasi Jokowi soal Karhutla di Kalimantan Tengah

Putusan Pengadilan Negeri Palangkara pada 22 Maret 2017:

1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah pun mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama itu. Di Pengadilan Tinggi Palangakaraya, dalam putusannya menolak banding pemerintah yang artinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017.

Putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

Editor: Djibril Muhammad