Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Rapat Paripurna Pemakzulan Bupati Sudewo, Massa Pro dan Kontra Datangi DPRD Pati
Advertisement . Scroll to see content

Islah Bahrawi Sebut Hak Angket Kanal Demokrasi yang Harus Dihargai

Selasa, 05 Maret 2024 - 20:34:00 WIB
Islah Bahrawi Sebut Hak Angket Kanal Demokrasi yang Harus Dihargai
Timses Ganjar-Mahfud, Islah Bahrawi saat Dialog Spesial Rakyat Bersuara di iNews. (Foto MPI).
Advertisement . Scroll to see content


JAKARTA, iNews.id - Timses Ganjar-Mahfud, Islah Bahrawi menyebut hak angket merupakan kanal demokrasi yang harus dihargai. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendorong agar dilakukan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu).

“Bukankah ini hak angket ini adalah bagian dari kanal-kanal dalam dunia demokrasi yang harus kita hargai,” kata Islah saat Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Hak Angket dan Simsalabim Suara, bersama Aiman Witjaksono yang disiarkan secara langsung oleh iNews, Selasa (27/2/20224) malam.

Islah pun menyinggung salah satu Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan yang menolak hak angket merupakan hak angkot.  

“Artinya kalau orang yang gerah dengan hak angket, apalagi ada tadi anggota dewan dari Gerindra misalnya ya, yang mengatakan bahwa ini, ini orang-orang yang nggak siap kalah, katanya ini adalah angkot, saya baca ini,” katanya.

Lebih lanjut, Islah pun mengatakan jika hak angket ini harus dilaksanakan untuk mengusut kecurangan Pemilu khususnya terkait kecurigaan publik terhadap cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya saya kira memang betul ya, karena bagaimanapun di dalam APBN itu kan sudah digariskan semua anggaran-anggaran tentang penggunaan Bansos, yang ternyata memang Bansos ini berada di luar koridor yang sudah diputuskan sebelumnya, termasuk anggaran-anggaran yang ditarik dari belakang ke depan dimajukan ke periode hari ini,” kata Islah.

Islah juga menyinggung Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, yang oleh para aktivis disebut politik gentong babi. 

“Zaman Nixon juga ada pork barrel (politik gentang babi), itu di mana tuduhan Nixon adalah menggunakan anggaran-anggaran sosial untuk berusaha menggunakan daya pikat elektoral dengan menggunakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Dan ini juga sepertinya dilakukan oleh Pak Jokowi, saya tidak tahu,” pungkasnya.

Editor: Faieq Hidayat

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut