Jaksa KPK Tolak Justice Collaborator Zumi Zola, Ini Alasannya

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 08 November 2018 - 19:31 WIB
Jaksa KPK Tolak Justice Collaborator Zumi Zola, Ini Alasannya

KPK menolak pengajuan Justice Collaborator yang diajukan Zumi Zola.

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola. Hal itu disampaikan jaksa KPK saat membacakan tuntutan terhadap Zumi.

"Terhadap permohonan Justice Collaborator yang diajukan oleh terdakwa Zumi Zola Zulkifli tanggal 25 Oktober 2018 kami Penuntut Umum berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan," kata jaksa Arin Karniasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut dia, pengajuan JC yang diajukan Zumi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai JC. Jaksa menjelaskan, Zumi dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara suap kepada anggota DPRD Jambi dan perkara gratifikasi.

"Zumi Zola Zulkifli adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017," ujar Arin.

Dalam penyidikan di KPK maupun di pengadilan, dia menilai, Zumi Zola belum secara signifikan membongkar pelaku tindak pidana lain. "Dan belum bersifat menentukan untuk membongkar adanya tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain," kata Arin.

Meskipun JC ditolak, jaksa KPK tetap mempertimbangkan memberikan surat keterangan kerja sama dengan penegak hukum kepada Zumi Zola jika dapat membongkar perkara lain.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Zumi Zola delapan tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih oleh masyarakat selama lima tahun.

Jaksa meyakini Zumi Zola menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, USD30.000, serta SGD100.000.

Atas perkara dugaan gratifikasi itu, Zumi Zola didakwa bersalah melanggar Pasal ‎12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.


Editor : Djibril Muhammad