Jalankan Program Ekonomi Biru 2022, Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi

“Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah (WPP) 716 dan 717, sebagaimana kita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Menteri Trenggono menegaskan bahwa KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi. Selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai, KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah.

“Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), Satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed sebagai mata KKP yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), Airborne Surveillance, dan Warning System Geofencing. Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  (WPPNRI). 

Sebelumnya roadmap Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021. Dalam peluncuran tersebut, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa implementasi ekonomi biru ini menjadi sinyalemen penting dalam transformasi tata kelola perikanan yang akan menjadi legacy bagi generasi mendatang, di mana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan harus berlandaskan pembangunan ekonomi biru, sebagaimana tuntutan pembangunan global.

(CM)

Editor: Rizqa Leony Putri