Jelang Muktamar, Mahkamah PPP Batalkan Muswilub di 4 Wilayah

JAKARTA, iNews.id - Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas menjelang pelaksanaan Muktamar ke-10 yang dijadwalkan pada September 2025. Ketegangan ini muncul setelah Plt Ketua Umum PPP Mardiono, menggelar Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) di empat wilayah, yakni Kepulauan Riau, Bali, Riau dan Kalimantan Selatan.

Langkah itu menuai penolakan keras dari jajaran Majelis Tinggi PPP, yang menyebut Muswilub tersebut inkonstitusional dan tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Baca Juga

Respons PPP soal Dudung Putuskan Tak Maju Caketum

“Jadi di sana ada banyak inkonstitusional yang dilakukan oleh Plt (Ketum) Mardiono, kemudian sudah menumpuk banyak masalah yang inkonstitusional dan un-organisatoris,” ujar Sekretaris Majelis Syariah Kiai Fadlolan Musyaffa usai pertemuan di rumah Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Jumat (11/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, hadir jajaran majelis partai mulai dari Majelis Syariah, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan hingga Majelis Kehormatan. Mereka sepakat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Partai untuk memberikan pendapat hukum dan membatalkan hasil Muswilub yang digelar Mardiono.

Baca Juga

Dudung Abdurachman soal Namanya Muncul di Bursa Caketum PPP: Saya Belum Minat Politik

“Maka Mahkamah Partai setelah mendengar laporan dan pandangan dari majelis-majelis, kita ajukan pendapat hukum dan alhamdulillah hari ini pandangan hukum ada lima hal yaitu tentang muswilub itu tadi (dibatalkan),” kata Fadlolan.