Jokowi Ancam Reshuffle, Ini Potret Kinerja Menteri Versi Arus Survei

Irfan Ma'ruf ยท Senin, 29 Juni 2020 - 16:50 WIB
Jokowi Ancam Reshuffle, Ini Potret Kinerja Menteri Versi Arus Survei

Presiden Joko Widodo (Foto: Sekretariat Kabinet).

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Terhadap menteri dan lembaga yang dianggap bekerja biasa-biasa saja, Jokowi bahkan tak segan untuk merombak (reshuffle) kabinet.

Pernyataan tegas Presiden diapresiasi sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an menilai kode keras itu sebagai langkah tepat. ASI mendukung jika dilakukan reshuffle karena sesuai dengan aspirasi publik.

“Berdasarkan temuan survei lembaga Arus Survei Ineonesia (ASI) pada 9-12 Juni 2020, 75,6 persen publik setuju jika saat ini dilakukan reshuffle kabinet,” kata Ali, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, survei juga menemukan hampir semua menteri mendapatkan tingkat kepuasan di bawah standar atau kurang dari 50 persen. Karena itu, kata dia, wajar jika Jokowi jengkel dengan menterinya yang menganggap situasi saat ini sebagai hal normal dan tidak memiliki sense of crisis.

Kendati demikian, Ali mengingatkan, setidaknya ada dua indikator yang harus diperhatikan ketika seorang presiden hendak merombak kabinet. Pertama, melihat indeks performa kinerja menteri.

“Indeks ini bisa dilihat dari dua aspek penilaian, yakni aspek internal di mana seorang presiden pasti punya mekanisme sendiri dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya. Sementara aspek kedua yaitu eksternal, yaitu opini atau penilai publik terhadapat para menteri, misalnya penilaian kepuasan kinerja menteri lewat survei atau jajak pendapat,” ucapnya.

Indikator kedua yakni reshuffle kabinet harus didasarkan pada kebutuhan perbaikan pemerintahan, bukan sekadar ingin mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Terpenting, juga bukan atas desakan partai atau kelompok tertentu.

Ali mengatakan, menjelang satu tahun pemerintahan merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja para pembantunya. Kepala Negara bisa melakukan kroscek terhadap target-target kinerja menteri yang sudah tercapai atau yang belum tercapai. Dari sini Presiden tentu punya matrik soal siapa menteri paling bagus kinerjanya, sedang, atau paling buruk.

“Sebagai Single Chief Executive, yakni kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Jokowi tidak perlu ragu melakukan perombakan kabinet jika itu memang mendesak dilakukan. Hak prerogatif Presiden harus mampu difungsikan sebaik mungkin,” ucapnya.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Ini lantaran Presiden langsung dipilih oleh rakyat. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta punya otoritas penuh mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan kewenangan-kewenangan Presiden dijamin oleh UUD atau konstitusi.

“Karenanya, sekali lagi, Presiden Jokowi tak perlu ragu untuk mengganti menterinya jika kinerja mereka memang benar-benar mengecewakan rakyat,” kata dia.

Editor : Zen Teguh