Jokowi Instruksikan Mahfud MD Perkuat Lembaga Antikorupsi untuk Ungkap Kasus Besar

Irfan Ma'ruf ยท Selasa, 12 November 2019 - 07:08 WIB
Jokowi Instruksikan Mahfud MD Perkuat Lembaga Antikorupsi untuk Ungkap Kasus Besar

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kemarin mengumpulkan sejumlah tokoh yang sebelumnya bertemu dengan presiden untuk menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penguatan itu dilakukan agar sejumlah kasus korupsi besar dapat terungkap.

Tokoh yang hadir antara lain budayawan Franz Magnis Suseno, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Profesor Emil Salim, serta beberapa tokoh lainnya. Mereka diajak berdialog membahas masalah taktis penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, terutama yang besar.

“Pemberantasan korupsi lebih hadir, lebih kuat. Caranya apa? Korupsi-korupsi besar itu diungkap. Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ‘ini, ini, ini’, tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian,” kata Mahfud di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Dia mengaku diperintahkan Jokowi untuk memperkuat lembaga pemberantasan korupsi dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan lembaga masing-masing. Lembaga tersebut harus diberi kekuatan hukum agar bekerja lebih dalam membongkar kasus besar.

“KPK terus kita perkuat kata presiden. Cuma versi memperkuat itu yang berbeda pada tatanan taktis. Tapi presiden menyebutkan beberapa kasus yang luar biasa. Saya laporin sendiri ke presiden, atau kamu sudah melaporkan kasus ini, tapi enggak disentuh. Ya tentu kita bisa berbeda pendapat soal itu,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Dalam perbincangan dalam satu mobil bersama presiden, kata Mahfud, wacana untuk mengeluarkan Perppu KPK masih menunggu hasil putusan MK. Alasannya, masih dimungkinkan putusan MK mampu mengakomodasi tuntutan publik, sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan perppu.

“Kita lihat dulu putusan Mahkamah Konstitusinya apa, lalu dianalisis lagi apa yang perlu diperbaiki sehingga kita tidak terlalu buru-buru. Kalau kata Pak Presiden itu, kan kurang sopan, kurang etis orang proses sedang berjalan lalu ditimpa dengan perppu, itu presiden yang menyatakan,” ucap Mahfud.

Secara pribadi, Mahfud mengaku sangat senang jika Perppu KPK diputuskan. Akan tetapi, sebagai menteri, dia tidak memiliki visi sendiri selain melaksanakan visi presiden. “Saya pasti akan memberikan saran-saran pertimbangan, itu aja. Dan presiden itu tidak sulit diajak bicara yang begitu-begitu, enteng aja. Begini-begini tidak ada ketegangan, dijelaskan seperti biasa-biasa saja,” ungkapnya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil