Jokowi: Rakyat Korban Akhir Tata Niaga tak Sehat, Rombak Perizinan yang Untungkan Rente

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah saat ini sedang membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif dan efisien serta bebas dari korupsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sektor perizinan dan tata niaga harus menjadi perhatian khusus dalam aksi pencegahan korupsi.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, jika perizinan dan tata niaga tidak sehat maka rakyat yang menjadi korban. "Dan yang menjadi korban akhir tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga tidak sehat," ujarnya.

Baca Juga

Hizbullah Siap Membela Lebanon Jika Perang Pecah Lagi Lawan Israel

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara "Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Dia memerintahkan agar perizinan dan tata niaga yang membuka peluang adanya pengambil rente dirombak.

"Oleh karena itu tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak. Apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan obat dan energi," tuturnya.

Baca Juga

Jokowi Akui Tak Mudah Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cepat dan Bebas Korupsi

Jokowi mengajak semua pihak berbenah dengan memperbaiki regulasi dan tata kerja birokrasi. "Kita sederhanakan dan transparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," katanya.

Mantan wali kota Solo ini memaparkan, masalah perizinan dan tata niaga bukah hanya berhubungan dengan pelaku usaha besar melainkan usaha mikro, kecil dan menengah. "Jumlahnya lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita," ujar Jokowi.

Baca Juga

Jokowi: Terlalu Banyak Eselon PNS Buat Anggaran Sulit Diawasi

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat. Dia mengatakan, jika hal tersebut masih dilakukan, oknum tersebut adalah musuh negara.

"Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron, yang belum sinkron, untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," ujarnya.